Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah merampungkan proses ganti untung lahan hingga relokasi yang melibatkan masyarakat terdampak pembangunan ibu kota baru. Hal ini diutarakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Agus Harimurti Yudhoyono.
Untuk diketahui, Agus sebelumnya melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal adanya 2.086 hektare (ha) lahan bermasalah di IKN. Dia menyebut Otorita IKN tengah berproses untuk segera merampungkan masalah tersebut.
Menteri yang akrab disapa AHY itu menjelaskan, penanganan ihwal 2.806 hektare lahan bermasalah di IKN itu sudah berada di luar domain kementeriannya. "Mengapa? Karena saat ini Otorita IKN, OIKN, juga tengah bekerja setahu saya. Saya sudah bertemu dengan Kepala OIKN dan juga tim terpadu yang ada di wilayah Kaltim, termasuk di sekitar Penajam Paser Utara dan Kutai yang menjadi lokasi pembangunan IKN itu tengah berupaya untuk segera menuntaskan proses ganti untung, relokasi sesuai dengan yang disepakati bersama," kata AHY
AHY menyebut Presiden Jokowi telah memberikan arahan soal penanganan lahan bermasalah tersebut. Dia mengklaim Kepala Negara berpesan agar percepatan pembangunan IKN tidak turut berdampak pada penggusuran masyarakat. Dengan demikian, pendekatan yang harus dilakukan yakni manusiawi dan berkeadilan. Menteri sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat itu menegaskan, penanganan lahan bermasalah di IKN dengan masyarakat bukan kewenangan kementeriannya.