Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memimpin rapat yang membahas mengenai implementasi program percepatan penurunan stunting, Selasa (19/03/2024), di Istana Wapres, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para menteri dan kepala lembaga yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Pusat serta para kepala daerah dengan jumlah anak stunting terbanyak.
Dalam arahannya Wapres meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy agar mengoordinasikan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya untuk melakukan evaluasi dan analisis lanjutan terhadap capaian percepatan penurunan stunting di tanah air. Wapres mengatakan, penurunan prevalensi stunting saat ini masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah yang sebesar 14 persen.
“Segera lakukan evaluasi dan analisis lanjutan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan. Saya minta hasilnya dilaporkan kepada saya sebagai Ketua Pengarah [Tim Percepatan Penurunan Stunting] paling lambat dalam dua minggu ke depan,” ujar Wapres.
Wapres menekankan, hasil evaluasi dan analisis tersebut harus menjadi masukan bagi perbaikan program ke depan. Sejalan dengan itu, Wapres juga meminta agar perumusan strategi dan program percepatan penurunan stunting harus dipertajam agar target yang ditetapkan dapat tercapai dalam kurun waktu yang tersisa.
Lebih lanjut, Wapres juga meminta semua pemangku kepentingan untuk lebih bersungguh-sungguh dan berinovasi sekaligus meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dalam upaya untuk mempercepat penurunan stunting. “Harus fokus pada intervensi yang mempunyai daya ungkit besar bagi penurunan stunting karena kita hanya punya waktu tujuh bulan untuk mencapai target tahun 2024, sedangkan target yang harus diturunkan masih tinggi,” tegasnya.
Selain itu, Wapres meminta agar seluruh pihak terkait memperhatikan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dirilis oleh Kemenkes. Ia pun menginstruksikan agar program intervensi khususnya diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya stunting baru. “Pelaksanaan program penurunan stunting harus dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan secara terpadu dan berkala. Sehingga dapat diketahui perkembangan, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yang kemudian kita bisa mengambil langkah berikutnya untuk memastikan target tahun 2024 bisa dicapai,” tuturnya.