Sebagai bentuk langkah nyata upaya intensifikasi percepatan penurunan stunting dan pelaksanaan program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Otorita IKN bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo yang dilaksanakan di Hotel Astara Balikpapan, pada Jumat (10/5/2024).
Melalui sambutannya, Bambang menegaskan bahwa IKN harus dapat menjadi contoh untuk Indonesia, "Ini tidak hanya MoU, tapi sesuatu langkah nyata kita mewujudkan satu masyarakat di IKN Nusantara yang bisa menjadi satu model untuk Indonesia. Tidak kalah pentingnya kita harus meningkatkan segera kualitas SDM (sumber daya manusia) warga di wilayah IKN yang (berjumlah) sekitar 200 ribuan jiwa."
Sejalan dengan apa yang dikatakan Bambang, Hasto menyampaikan soal natalitas manusia dan pencegahan terhadap stunting di wilayah IKN, "Kualitas SDM harus kita jaga bersama-sama, terlebih pesan Pak Presiden bahwa stunting harus betul-betul diturunkan maka IKN akan bisa menjadi percontohan agar tidak melahirkan stunting baru. Setiap 1.000 penduduk yg ada di Penajam Paser Utara dan wilayah sekitar IKN itu akan melahirkan sekitar 16 orang setiap tahunnya. Jadi kalau ada sekitar 200.000 penduduk maka Otorita IKN perlu menjaga kelahiran 3.200 per tahun untuk mereka zero stunting, tidak ada yang stunting."
Lebih lanjut, Ia menyampaikan setiap penduduk yang berencana menikah harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, "Setiap ada yang mau nikah di sekitar IKN harus discreening, wajib periksa HB (hemoglobin), tinggi badan, berat badan, yang beresiko tinggi hanya sekitar 25%. Jadi dari 3.200 kelahiran kemungkinan ada 1.600 bayi perempuan. Dari 1.600 perempuan yang menikah, itu hanya sekitar 320 per tahun yang beresiko tinggi, yang terlalu kurus atau yang anemia."