Sejak Presiden Joko Widodo menjabat sebagai kepala negara sejak tahun 2014 pembangunan infrastruktur secara masif di seluruh pelosok Tanah Air sebagai upaya pondasi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dengan ini, sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama di era pemerintahan Jokowi.
Maksud lain masifnya pembangunan infrastruktur hingga kini adalah meningkatkan konektivitas dan merangsang pertumbuhan ekonomi di pelbagai wilayah Indonesia. Presiden Jokowi menekankan bahwa program pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Jadi, pembangunan tidak lagi terfokus di Jawa saja, melainkan di seluruh daerah di Indonesia.
Tak tanggung-tanggung, pemerintah melalui Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) mengucurkan anggaran sangat besar. Pemerintah telah menganggarkan biaya pembangunan infrastruktur tahun ini mencapai Rp 392,1 triliun atau naik 7,18% dari anggaran tahun sebelumnya.
Meski demikian, dalam catatan CNBC Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, pernah mengatakan bahwa tidak ada pembangunan infrastruktur baru pada 2023, dan hanya melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Alokasi untuk Kementerian PUPR tercatat sebesar Rp 125,5 triliun.