Pembangunan ekonomi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade terakhir telah mengalami perubahan cukup signifikan, terutama dengan fokus yang tidak lagi hanya terpusat di Jawa. Namun, sejauh mana capaian tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat?
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia telah mulai bergeser. Data triwulan I-2014 atau sebelum Jokowi menjabat, Pulau Jawa dan Sumatera mendominasi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, dengan Jawa memberikan kontribusi sebesar 58,52 persen dan Sumatera 23,88 persen.
Sementara itu, Kalimantan berkontribusi 8,45 persen, Sulawesi 4,72 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,48 persen. Kontribusi terkecil berasal dari kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua, yakni sebesar 1,95 persen. Menjelang akhir pemerintahan Jokowi, pada triwulan I-2024 menunjukkan--meskipun Jawa masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDB dengan persentase 57,70 persen--, kontribusi Sumatera turun menjadi 21,85 persen, dan Kalimantan 8,19 persen.
Sebaliknya, kontribusi wilayah Indonesia tengah dan timur meningkat, dengan Sulawesi mencatatkan kontribusi sebesar 6,89 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,75 persen, serta Maluku dan Papua 2,62 persen. Peningkatan kontribusi wilayah luar Jawa ini sejalan dengan data investasi yang masuk. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi yang masuk ke luar Jawa bahkan melampaui investasi di Jawa.
Pada triwulan I-2024, sebaran investasi ke luar Jawa mencapai Rp201 triliun (50,1 persen dari total investasi), sedangkan investasi di Jawa senilai Rp200,5 triliun (49,9 persen). Sulawesi Tengah, salah satu provinsi penghasil nikel terbesar, bahkan mencatatkan investasi terbesar sebesar Rp27 triliun.
Tags:
Joko Widodo